Public, Soppeng-Aliansi Mahasiswa Soppeng Menggugat menyampaikan kekecewaan mendalam atas ketidakhadiran pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh DPRD Kabupaten Soppeng pada Senin (27/7/2026).
Meskipun DPRD Soppeng telah melayangkan surat undangan resmi dan melakukan komunikasi berulang kali agar perwakilan Pemkab hadir, hingga rapat berlangsung tidak ada satu pun jajaran pemerintah daerah yang menampakkan diri.
Pimpinan rapat dari DPRD Soppeng mengonfirmasi bahwa upaya komunikasi telah dilakukan secara maksimal. Namun, DPRD juga menjelaskan secara regulasi tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan pemda memenuhi panggilan RDPU, mengingat aturan pelaksanaan rapat dengar pendapat dapat berbeda di setiap daerah.
Meski demikian, Aliansi Mahasiswa Soppeng Menggugat menganggap absennya Pemkab Soppeng sebagai bentuk pengabaian terhadap ruang dialog publik yang difasilitasi oleh lembaga legislatif. Hingga forum berakhir, tidak ada konfirmasi resmi mengenai alasan ketidakhadiran tersebut, selain kabar informal yang menyebutkan adanya agenda atau kesibukan lain.
Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa Soppeng Menggugat, Muhammad Arifin Syam, menyayangkan sikap Pemkab Soppeng yang dinilai menunjukkan rendahnya komitmen dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat.
“Kami sangat kecewa. DPRD sebagai lembaga representasi rakyat telah mengundang secara resmi, bahkan telah berulang kali melakukan komunikasi. Namun Pemerintah Kabupaten Soppeng tetap tidak hadir tanpa memberikan penjelasan resmi,” tegas Arifin Syam.
Ia menambahkan, sikap acuh tersebut semakin memperkuat narasi kritis di tengah masyarakat terkait tata kelola pemerintahan daerah saat ini.
“Jika ruang dialog seperti ini saja tidak dihargai, maka wajar apabila masyarakat semakin menilai bahwa slogan ‘Soppeng Tidak Setara’ benar-benar melekat pada kondisi pemerintahan hari ini,” lanjutnya.
Aliansi menegaskan bahwa kehadiran pemerintah dalam ruang dialog seperti RDPU merupakan tanggung jawab moral dan etika dalam menjalankan fungsi keterbukaan serta akuntabilitas publik. Ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas dinilai dapat mencederai semangat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Atas kejadian ini, Aliansi Mahasiswa Soppeng Menggugat mendesak Pemkab Soppeng untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik mengenai alasan absennya mereka, serta menunjukkan komitmen komunikasi yang lebih baik bersama masyarakat dan DPRD pada agenda-agenda
