Bone – Persoalan keterlambatan pembayaran upah kembali mencuat di proyek pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Dusun Rompe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Sejumlah buruh mengaku belum menerima hak mereka selama lebih dari tiga pekan, meski pekerjaan pembangunan terus berlangsung sesuai target.
Kondisi tersebut memicu keresahan di kalangan para pekerja. Pada Jumat malam, para buruh mendatangi pihak yang bertanggung jawab atas proyek untuk mempertanyakan kepastian pembayaran upah yang hingga kini belum juga direalisasikan. Mereka menilai janji pembayaran setiap dua minggu sekali yang disampaikan saat awal bekerja tidak kunjung ditepati.
Salah seorang buruh yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa keterlambatan pembayaran upah telah menimbulkan beban berat bagi para pekerja. Terlebih, sebagian besar buruh berasal dari luar Pulau Sulawesi dan sepenuhnya menggantungkan kebutuhan hidup dari penghasilan di proyek tersebut.
“Sudah tiga minggu ini terlambat gaji, Pak. Kasihan teman-teman buruh yang berasal dari luar Pulau Sulawesi. Mereka butuh biaya hidup, begitu juga keluarga mereka yang menunggu kiriman uang,” ujarnya.
Menurutnya, meski hak mereka belum dipenuhi, para pekerja tetap menjalankan aktivitas pembangunan seperti biasa. Mereka memilih tetap bekerja dengan harapan pihak pelaksana segera memenuhi kewajiban membayar upah sesuai kesepakatan.
Para buruh mengaku telah berulang kali meminta penjelasan mengenai penyebab keterlambatan pembayaran. Namun, jawaban yang mereka terima selalu sama, yakni dana proyek dari pusat disebut belum dicairkan.
“Alasannya selalu sama, katanya dananya belum cair dari pusat. Padahal saat awal bekerja, perjanjiannya pembayaran upah dilakukan setiap dua minggu sekali. Sekarang sudah lebih dari tiga minggu belum ada pembayaran sama sekali,” katanya.
Bagi para pekerja, persoalan ini bukan sekadar keterlambatan administrasi, melainkan menyangkut hak dasar buruh yang menjadi sumber penghidupan mereka. Keterlambatan pembayaran upah dinilai telah menempatkan para pekerja dalam kondisi sulit karena harus tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar tempat tinggal, hingga mengirimkan nafkah kepada keluarga di kampung halaman.
Meski demikian, para buruh menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan untuk menghentikan pembangunan Sekolah Rakyat. Mereka hanya meminta agar pihak yang bertanggung jawab segera memenuhi kewajibannya dengan membayarkan upah sesuai perjanjian yang telah disepakati sejak awal.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun pihak yang bertanggung jawab terkait penyebab keterlambatan pembayaran upah para buruh. Media ini masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak terkait guna memperoleh penjelasan secara berimbang dan akan memperbarui pemberitaan setelah tanggapan resmi diterima.
