BONE — Kesabaran ratusan buruh proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, akhirnya berada di titik batas.
Malam hari yang seharusnya digunakan untuk beristirahat justru mereka lalui dengan berjalan kaki menuju Mapolres Bone. Sekitar 9 kilometer ditempuh demi satu tujuan: meminta kepastian atas upah yang mereka klaim belum dibayarkan.
Ratusan pekerja kembali mendatangi Mapolres Bone pada Selasa malam, 11 Agustus 2026. Kedatangan mereka menjadi buntut dari mediasi sebelumnya yang belum menghasilkan kepastian pembayaran.
Para buruh mengaku sudah berulang kali menunggu. Bahkan, mediasi yang sebelumnya dilakukan bersama kepolisian, mandor, dan pihak manajemen proyek berlangsung hingga sekitar pukul 03.00 WITA.
Namun setelah itu, mereka kembali diminta bersabar.
Persoalannya, kesabaran tersebut tidak dibarengi kepastian kapan upah akan dibayarkan.
Salah seorang buruh berinisial DS mengatakan, hingga kembali mendatangi Mapolres Bone, mereka belum memperoleh kejelasan mengenai pembayaran upah.
“Kemarin dimediasi oleh Polres sampai jam 3 subuh, sama manajemen dan mandor. Tapi disuruh tunggu lagi dan sampai saat ini tidak ada kejelasan sama sekali,” ujar DS di Mapolres Bone, Selasa malam.
Menurut DS, keberadaan mandor maupun manajemen proyek yang sebelumnya terlibat dalam mediasi juga tidak diketahui para buruh.
Situasi inilah yang kemudian membuat para pekerja memilih membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.
Mereka tidak lagi sekadar menunggu janji. Mereka meminta proses hukum berjalan.
Setibanya di Mapolres Bone, perwakilan buruh kemudian membuat laporan polisi terkait dugaan penggelapan dana upah pekerja.
Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor LP/508/VIII/2026/SPKT/RES BONE, tertanggal 12 Agustus 2026.
Laporan dibuat atas nama M. Aman (33) sebagai perwakilan para buruh.
Dalam laporan tersebut, nilai dana yang dipersoalkan diperkirakan mencapai Rp1,3 miliar. Dana itu berkaitan dengan pembayaran upah sekitar 400 pekerja yang terlibat dalam proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bone.
Persoalan ini menjadi semakin memprihatinkan karena sebagian pekerja mengaku sudah menyelesaikan masa kerjanya.
Mereka seharusnya sudah bisa meninggalkan lokasi proyek dan kembali ke kampung halaman.
Namun, kepulangan itu ikut tertahan karena uang untuk membeli tiket pun tidak mereka miliki.
Sebagian buruh bahkan mengaku persediaan makanan di lokasi proyek hanya cukup untuk bertahan sekitar dua hari.
Kondisi tersebut membuat tekanan terhadap para pekerja semakin berat.
Buruh yang berasal dari luar Sulawesi, termasuk dari Pulau Jawa, kini harus bertahan jauh dari keluarga. Di kampung halaman, keluarga mereka juga menunggu kiriman uang dari hasil kerja yang hingga kini belum diterima.
Mereka bekerja untuk mendapatkan upah. Tetapi ketika pekerjaan selesai, justru upah yang mereka tunggu tidak kunjung berada di tangan.
Perjalanan kaki sekitar 9 kilometer menuju Mapolres Bone pada Selasa malam menjadi gambaran nyata dari kondisi tersebut.
Dengan tubuh lelah setelah bekerja dan berjalan jauh, mereka datang membawa tuntutan yang sederhana: bayarkan hak mereka.
Di sisi lain, proyek pembangunan Sekolah Rakyat dengan nilai anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp230 miliar terus menjadi perhatian.
Besarnya nilai anggaran proyek kini berbanding terbalik dengan kondisi ratusan pekerja yang mengaku harus berjuang mendapatkan upah mereka.
Persoalan ini pun kini memasuki ranah hukum setelah laporan resmi dibuat.
Para buruh berharap kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mengusut pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas pembayaran upah.
Sebab bagi mereka, persoalannya bukan lagi soal janji, mediasi, atau diminta menunggu.
Mereka hanya ingin satu kepastian: kapan uang hasil keringat mereka dibayarkan.
Dan selama jawaban itu belum ada, ratusan buruh tersebut mengaku akan terus memperjuangkan hak mereka.
