BONE– Penanganan kasus dugaan penyelundupan 635 karung atau sekitar 30 ton pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, belum menemui titik akhir. Meski dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka, perkara tersebut masih tertahan pada tahap pemberkasan setelah sebelumnya mendapat petunjuk perbaikan dari kejaksaan.
Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bone mengaku telah melengkapi kekurangan berkas perkara yang sebelumnya dikembalikan jaksa penuntut umum. Berkas tersebut kini kembali dilimpahkan ke kejaksaan untuk diteliti lebih lanjut.
Kapolres Bone AKBP Astoto Budi Rahmantyo membenarkan perkembangan penanganan perkara tersebut saat ditemui di Aula Mapolres Bone, Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Senin (9/11/2026).
“Kasusnya masih P-19 oleh kejaksaan. Kemarin dikembalikan karena masih ada yang perlu dilengkapi. Saat ini kami sudah melengkapi berkasnya dan mengirimkan kembali ke kejaksaan,” ungkap Astoto.
Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan dua orang tersangka, masing-masing berinisial SN yang diduga berperan sebagai sopir pengangkut pupuk dan UM yang diduga sebagai pemilik pupuk bersubsidi tersebut.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menjalankan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan, termasuk gelar perkara.
Namun, proses hukum tidak serta-merta berhenti pada penetapan tersangka. Berkas perkara yang sebelumnya diserahkan kepada kejaksaan dikembalikan dengan status P-19 karena masih terdapat petunjuk yang harus dipenuhi penyidik.
Kini, penyidik mengklaim telah memenuhi petunjuk tersebut dan kembali mengirimkan berkas perkara untuk diteliti jaksa penuntut umum.
Kapolres berharap proses penelitian berkas kali ini dapat berjalan sesuai ketentuan sehingga perkara tersebut segera mendapatkan kepastian hukum dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya hingga persidangan.
Di sisi lain, ratusan karung pupuk bersubsidi yang menjadi barang bukti dalam perkara tersebut hingga Senin (9/11/2026) masih tersimpan di halaman Mapolres Bone.
Barang bukti itu terdiri dari dua jenis pupuk bersubsidi, yakni Urea dan NPK Phonska, dengan total 635 karung atau setara sekitar 30 ton.
Sebelumnya, polisi menggagalkan dugaan penyelundupan pupuk bersubsidi tersebut di wilayah perbatasan Kabupaten Bone dan Maros. Pupuk itu diduga hendak diangkut keluar daerah.
Pengungkapan ini menjadi perhatian serius karena pupuk bersubsidi merupakan barang yang distribusinya diatur pemerintah dan diperuntukkan bagi petani yang memenuhi persyaratan.
Praktik penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi bukan persoalan sepele. Jika terbukti terjadi penyalahgunaan, tindakan tersebut berpotensi merugikan petani yang seharusnya menjadi penerima manfaat program subsidi pemerintah.
Karena itu, pengusutan perkara ini harus dilakukan secara tuntas, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Tidak hanya mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan hingga memperoleh kepastian.
Hingga Senin (9/11/2026), nasib perkara dugaan penyelundupan 30 ton pupuk bersubsidi tersebut masih menunggu hasil penelitian kembali dari kejaksaan terhadap berkas yang telah dilengkapi penyidik Polres Bone.
