Public, Soppeng— Akurasi pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Soppeng kembali dipertanyakan. Kali ini, dugaan anomali data mencuat dari Kampung Kaluku, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau.
Sejumlah warga mengaku menemukan kejanggalan dalam klasifikasi tingkat kesejahteraan mereka. Warga yang mengaku secara faktual masih berada dalam kondisi ekonomi sangat terbatas disebut justru tercatat dalam kelompok kesejahteraan yang jauh lebih tinggi.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah adanya warga yang sebelumnya masuk kategori Desil 2, namun dalam pendataan terbaru disebut berubah menjadi Desil 7.
Perubahan tersebut dinilai janggal karena tidak menggambarkan kondisi kehidupan warga yang sebenarnya. Warga yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi khawatir perubahan klasifikasi tersebut berdampak langsung terhadap akses mereka terhadap berbagai program perlindungan sosial pemerintah.
Kondisi ini kemudian memunculkan keresahan di tengah masyarakat Kampung Kaluku. Warga mempertanyakan bagaimana proses verifikasi dan validasi data dilakukan hingga terjadi perbedaan klasifikasi yang cukup jauh.
“Ini jelas harus dicek kembali. Kondisi kami sehari-hari tidak berubah, tetapi di dalam data justru seolah-olah sudah mampu,” ungkap seorang warga, Rabu (9/9/2026).
Warga menduga proses pemutakhiran data belum sepenuhnya dilakukan melalui verifikasi lapangan secara menyeluruh. Mereka mempertanyakan apakah petugas benar-benar melakukan pengecekan terhadap kondisi sosial ekonomi masing-masing keluarga atau hanya mengandalkan data administratif sebelumnya.
Dugaan tersebut semakin menjadi perhatian karena data kesejahteraan memiliki konsekuensi terhadap penentuan sasaran sejumlah program pemerintah. Kesalahan klasifikasi berpotensi membuat masyarakat yang seharusnya masuk dalam kelompok penerima perlindungan sosial justru tidak lagi terakomodasi.
Karena itu, warga mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng bersama Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Pemerintah Desa Baringeng melakukan pemeriksaan ulang terhadap data warga Kampung Kaluku.
“Kami meminta audit dan verifikasi ulang. Jangan sampai kondisi warga di lapangan berbeda dengan data yang ada di sistem,” ujar warga lainnya.
Selain meminta pendataan ulang, warga juga menginginkan adanya transparansi mengenai mekanisme pencacahan, sumber data yang digunakan, serta proses penetapan klasifikasi kesejahteraan masyarakat.
Mereka berharap persoalan ini tidak berhenti pada persoalan administrasi semata. Jika ditemukan kesalahan, warga meminta agar data segera diperbaiki sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang membutuhkan.
Hingga berita ini diterbitkan, BPS Kabupaten Soppeng, petugas pendataan, serta Pemerintah Desa Baringeng belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan perubahan klasifikasi data warga Kampung Kaluku tersebut.
Konfirmasi dari pihak-pihak terkait tetap diperlukan untuk memastikan apakah perubahan Desil tersebut merupakan hasil verifikasi berdasarkan kondisi terbaru masyarakat atau terdapat kesalahan dalam proses pendataan.
