BONE – Kesabaran warga Perumahan DIRZ akhirnya pecah.Setelah sekian lama memendam keluhan tanpa penyelesaian yang dianggap memadai, penghuni bersama masyarakat di sekitar kawasan perumahan memilih menyuarakan protes secara terbuka. Jalan utama yang belum layak, dugaan pencemaran limbah rumah tangga ke area persawahan, minimnya penerangan jalan hingga belum jelasnya pembangunan fasilitas ibadah menjadi akumulasi persoalan yang memicu aksi penyampaian aspirasi di kawasan Perumahan DIRZ, Jalan Cempalagi Bukaka, Senin (13/7/2026).
Aksi tersebut menjadi sinyal keras bahwa kesabaran warga telah mencapai batas. Mereka menilai berbagai persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar penghuni dan masyarakat sekitar seharusnya tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian.
Situasi itu memaksa Pemerintah Kecamatan Tanete Riattang turun langsung memfasilitasi mediasi antara warga dan pihak developer Perumahan DIRZ. Camat Tanete Riattang, Andi Ikbal, memimpin dialog terbuka yang berlangsung selama beberapa jam untuk mencari solusi atas persoalan yang telah lama menjadi sumber keresahan masyarakat.
Dalam forum tersebut, warga menegaskan pembangunan jalan utama menuju kawasan perumahan harus menjadi prioritas. Menurut mereka, akses yang belum memadai tidak hanya mengganggu mobilitas sehari-hari, tetapi juga mencerminkan belum optimalnya pemenuhan fasilitas dasar yang semestinya menjadi perhatian pengembang.
Sorotan tajam juga diarahkan pada sistem pengelolaan limbah rumah tangga. Warga mengungkapkan sebagian besar rumah hanya menggunakan septic tank untuk limbah tinja, sementara limbah cair dari aktivitas mencuci pakaian, mencuci peralatan makan, hingga kebutuhan domestik lainnya diduga mengalir langsung ke area persawahan di belakang perumahan.
Kondisi itu dikhawatirkan mencemari lingkungan sekaligus mengancam kualitas lahan pertanian milik masyarakat. Karena itu, warga mendesak agar seluruh sistem pembuangan limbah segera dibenahi melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memenuhi ketentuan sehingga limbah tidak lagi dibuang sembarangan.
Menanggapi tuntutan tersebut, pihak developer menyatakan kesediaannya melakukan pembebasan lahan sebagai langkah awal pembangunan saluran pembuangan menuju sepadan sungai agar aliran limbah tidak lagi mengarah ke area persawahan warga.
Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah minimnya penerangan jalan. Warga mengaku kawasan perumahan berubah gelap setiap malam, memunculkan rasa tidak aman dan meningkatkan kekhawatiran terhadap potensi gangguan keamanan.
Developer menyatakan akan menyediakan lampu penerangan jalan. Sembari menunggu pengadaan permanen, sejumlah lampu akan dipindahkan ke titik-titik yang dinilai paling membutuhkan.
Dalam mediasi itu, warga juga meminta kepastian pembangunan masjid. Berdasarkan site plan awal, rumah ibadah direncanakan berada di Blok B. Namun masyarakat mengusulkan agar lokasinya dipindahkan ke Blok K karena dinilai lebih strategis dan berada di tengah kawasan yang kini memiliki jumlah penghuni lebih banyak. Usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh pihak developer.
Selain itu, warga meminta penyediaan tempat sampah di setiap unit rumah agar pengelolaan sampah dapat dilakukan lebih tertib dan tidak menimbulkan persoalan lingkungan baru.
Usai memimpin mediasi, Camat Tanete Riattang Andi Ikbal menegaskan pemerintah tidak akan berhenti pada sebatas forum dialog. Pemerintah, kata dia, akan mengawal seluruh poin kesepakatan hingga terealisasi.
Evaluasi pertama dijadwalkan pada pekan ketiga Juli untuk memastikan progres pembebasan lahan pembangunan saluran pembuangan menuju sungai. Apabila komitmen tersebut tidak berjalan sesuai kesepakatan, pemerintah bersama masyarakat akan kembali melakukan evaluasi serta mengambil langkah lanjutan sesuai kewenangan yang dimiliki.
Pembangunan saluran menuju sungai ditargetkan mulai dikerjakan paling lambat pada pekan pertama September. Pemerintah juga akan memantau perkembangan pembahasan terkait perubahan lokasi pembangunan masjid.
Mediasi memang berakhir dengan sejumlah kesepakatan yang diterima kedua belah pihak. Namun bagi warga, tanda tangan di atas berita acara belum cukup menjadi jaminan. Mereka menegaskan akan terus mengawasi seluruh komitmen developer hingga benar-benar diwujudkan di lapangan.
Sebab bagi masyarakat, persoalan ini bukan lagi soal janji, melainkan soal tanggung jawab. Jalan yang layak, lingkungan yang sehat, fasilitas umum yang memadai, dan kepastian pembangunan bukanlah bentuk kemurahan hati pengembang, melainkan hak yang patut diterima setiap penghuni. Kini, publik menunggu apakah seluruh komitmen itu benar-benar diwujudkan, atau kembali menjadi daftar janji yang menguap tanpa penyelesaian.
