Public, Soppeng— Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Soppeng, H. Andi Kaswadi Razak, SE, memberikan penjelasan terkait berkembangnya pemberitaan mengenai ketidakhadiran Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, dalam kegiatan Konsolidasi Partai Golkar Wilayah Sulawesi Selatan II yang digelar di Kabupaten Soppeng beberapa waktu lalu.
Menurut Andi Kaswadi Razak, penjelasan tersebut penting disampaikan agar informasi yang berkembang di tengah masyarakat tidak dipahami secara sepihak dan tidak menggiring opini seolah-olah pihak tuan rumah dengan sengaja mengabaikan pihak tertentu dalam kegiatan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan Konsolidasi Partai Golkar Wilayah Sulsel II merupakan agenda resmi yang diselenggarakan oleh DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan. Dalam pelaksanaannya, DPD II Golkar Soppeng hanya dipercaya sebagai tuan rumah pelaksana di daerah.
Karena itu, kata dia, perlu dipahami secara jelas perbedaan antara penyelenggara utama kegiatan dengan pihak pelaksana teknis di daerah.
“Perlu diluruskan bahwa DPD II Golkar Soppeng bukan pihak yang menentukan daftar undangan resmi. Kami adalah tuan rumah pelaksana yang menjalankan amanah teknis di daerah. Kewenangan undangan berada pada DPD I Golkar Sulsel sebagai penyelenggara utama kegiatan,” tegas Andi Kaswadi Razak.
DPD II Golkar Soppeng juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda internal Partai Golkar, sehingga format pelaksanaannya memang bersifat kepartaian dan bukan agenda pemerintahan.
“Perlu juga kami tegaskan bahwa kegiatan ini adalah konsolidasi internal partai. Jadi tidak tepat jika kemudian muncul tafsir seolah-olah ada pihak pemerintahan atau Forkopimda yang sengaja tidak diundang. Format kegiatannya memang internal kepartaian, bukan agenda pemerintahan,” jelasnya.
Lebih lanjut, DPD II Golkar Soppeng menyayangkan apabila persoalan teknis terkait undangan berkembang menjadi narasi yang menimbulkan kesan adanya unsur kesengajaan untuk tidak menghadirkan pihak tertentu.
Menurutnya, narasi seperti itu tidak produktif dan justru berpotensi mengaburkan substansi utama kegiatan konsolidasi, yakni memperkuat soliditas Partai Golkar.
Sebagai bentuk penghormatan, panitia bahkan telah menyiapkan kursi khusus dengan label nama Suwardi Haseng yang ditempatkan berdampingan dengan jajaran pengurus DPD I Golkar Sulsel. Hal tersebut disebut sebagai bukti bahwa tidak ada niat mengabaikan ataupun menutup ruang kehadiran Suwardi Haseng dalam agenda partai tersebut.
Namun demikian, DPD II Golkar Soppeng menilai dinamika yang muncul seharusnya ditempatkan secara proporsional. Jika terdapat persoalan komunikasi, maka hal itu semestinya dipandang sebagai persoalan koordinasi internal, bukan dijadikan polemik politik di ruang publik.
“Jangan sampai persoalan teknis komunikasi ditarik terlalu jauh menjadi isu politik yang justru merugikan Partai Golkar sendiri. Kalau ada yang perlu dievaluasi, mari evaluasi secara internal dan dewasa. Tetapi jangan membangun kesan seolah-olah DPD II Golkar Soppeng sengaja mengabaikan pihak tertentu,” ujarnya.
DPD II Golkar Soppeng juga menyampaikan bahwa suksesnya pelaksanaan kegiatan konsolidasi tersebut tidak lepas dari kepercayaan DPD I Golkar Sulsel, khususnya Plt Ketua DPD I Golkar Sulsel, H. Muhidin Mohamad Said, SE., M.B.A., yang memberikan amanah kepada Kabupaten Soppeng sebagai tuan rumah kegiatan.
Kepercayaan itu, lanjutnya, telah dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh DPD II Golkar Soppeng bersama seluruh panitia dan pihak terkait. Kegiatan berlangsung meriah, tertib, dan menjadi ruang penting untuk memperkuat konsolidasi kader Partai Golkar di wilayah Sulsel II.
DPD II Golkar Soppeng berharap seluruh dinamika yang muncul pascakegiatan tidak menggeser tujuan utama konsolidasi partai.
Seluruh kader diharapkan tetap menjaga komunikasi, memperkuat soliditas, dan tidak membiarkan persoalan teknis berkembang menjadi polemik politik yang tidak perlu.
“Golkar harus lebih besar dari sekadar perbedaan komunikasi. Yang dibutuhkan hari ini adalah soliditas, kedewasaan politik, dan kesadaran bersama bahwa kerja-kerja partai harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat, daerah, dan bangsa,” tutup H. Andi Kaswadi Razak, SE.
