Public, Soppeng-Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2026 perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan data APBD pergeseran yang diterima SKPD per 12 Agustus 2026, sejumlah pos anggaran masih menunjukkan realisasi yang relatif rendah.
Data tersebut mencatat pendapatan daerah sebesar Rp959,96 miliar, sementara realisasinya baru mencapai Rp448,92 miliar atau 46,76 persen.
Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari target Rp191,73 miliar , realisasi tercatat Rp106,97 miliar atau 55,79 persen.
Namun, sejumlah komponen PAD menunjukkan capaian yang masih perlu didorong. Pajak daerah misalnya, baru terealisasi Rp23,97 miliar dari target Rp44,34 miliar atau 54,05 persen. Sementara retribusi daerah mencapai Rp61,79 miliar dari pagu Rp128,49 miliar atau 48,09 persen.
Yang cukup mencolok adalah sektor belanja modal. Dari anggaran sebesar Rp90,40 miliar, realisasinya baru mencapai Rp1,97 miliar atau 2,18 persen.
Angka tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam melihat kualitas penyerapan APBD. Sebab, belanja modal umumnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan aset dan program yang diharapkan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Di sisi lain, total belanja daerah telah dianggarkan sebesar Rp1,009 triliun, dengan realisasi mencapai Rp465,42 miliar atau 46,08 persen.
Belanja pegawai menjadi salah satu komponen dengan realisasi cukup tinggi, yakni Rp294,01 miliar dari pagu Rp521,60 miliar atau 56,37 persen. Sementara belanja barang dan jasa baru mencapai Rp113,71 miliar dari Rp287,08 miliar atau 39,61 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan kecepatan penyerapan antara belanja rutin dan belanja yang bersifat pembangunan.
Sementara itu, realisasi pembiayaan daerah tercatat mencapai Rp72,93 miliar atau 145,87 persen dari pagu Rp50 miliar. Penerimaan pembiayaan bahkan mencapai Rp84,63 miliar atau 120,82 persen, yang di dalamnya terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp84,63 miliar.
Dengan pendapatan yang baru terealisasi Rp448,92 miliar dan belanja mencapai Rp465,42 miliar, terdapat selisih sekitar Rp16,50 miliar antara realisasi pendapatan dan belanja.
Data ini tentu tidak serta-merta menunjukkan adanya persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, rendahnya realisasi belanja modal menjadi hal yang patut dipertanyakan, terutama terkait kesiapan program, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan serta target penyelesaian pembangunan hingga akhir tahun anggaran.
Pemerintah Kabupaten Soppeng perlu memastikan percepatan penyerapan anggaran tidak dilakukan sekadar mengejar angka realisasi, tetapi tetap memperhatikan kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran dan manfaat bagi masyarakat.
